Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
Pemerintah akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna mengatasi praktik pungutan liar yang sering terjadi di destinasi wisata di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberantas praktik korupsi yang merugikan pengunjung maupun pengelola tempat wisata.
Pungutan liar atau pungli merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian di berbagai sektor, termasuk di industri pariwisata. Praktik pungli dapat berupa pungutan uang tidak resmi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mulai dari petugas keamanan hingga pedagang kaki lima di sekitar tempat wisata.
Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. Selain itu, pengelola tempat wisata juga diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan lebih profesional dan transparan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian negara. Dengan memberantas praktik pungli, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik tempat wisata di Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pengelola tempat wisata, pelaku usaha, dan masyarakat untuk turut serta dalam memerangi praktik pungli ini. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan dalam upaya menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan berintegritas.
Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Semoga langkah ini dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi para wisatawan serta mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di tanah air.